TANJUNGPINANG - Tiga anggota Himpunan Mahasiswa Islama (HMI) cabang Tanjungpinang - Bintan kembali menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD Kepri, Rabu (6/6).
Ketiganya datang untuk menagih janji sumpah pocong dari anggota DPRD Kepri yang diduga 'bermain' dalam anggaran proyek multy years Dompak, seperti yang diutarakan oleh mereka, beberapa hari lalu.
"Kami mau tagih janji kami. Kami mau minta surat pernyataan kesediaan sumpah pocong itu," kata Rio Wanis, sekretaris HMI cabang Tanjungpinang - Bintan saat berorasi.
Kedatangan para mahasiswa ini rupanya sudah dinantikan oleh sejumlah anggota Komisi III DPRD Kepri. Mereka pun langsung menemui Rio dan kedua kawannya dengan maksud membangun diskusi mengenai permasalahan proyek tersebut.
Namun tawaran ini justru ditolak Rio dengan bersikeras menuntut dikembalikan surat pernyataan kesediaan sumpah pocong oleh anggota dewan.
"Saya beragama Islam. Dan saya sendiri tak mau sumpah pocong. Karena dalam Islam tidak ada sumpah pocong," kata Joko Nugroho, ketua Komisi III DPRD Kepri.
Rabu, 06 Juni 2012
Kompol Nur Santiko Jabat Wakaporel Tanjungpinang
TANJUNGPINANG - AKP Marion resmi menjabat Kasat Reskrim mengantikan AKP Suhardi Heri Haryanto SIk, Rabu (6/6) setelah dilantik oleh Kapolres AKBP Suhendri SHSIk bersama beberapa pejabat lainya pada upacara yang dilaksanakan di lapangan Mapolres Jalan A Yani.
AKP Suhardi Heri Haryanto selanjutnya menjabat Kasat Polair Polres Tanjungpinang mengantikan AKP Rusdwiantoro yang selanjutnya bertugas di Mapolda Kepri.
Pejabat lain yang dilantik adalah AKP Renan menjadi Kasat Sabhara mengantikan AKP Edwar Palis yang selanjutnya bertugas di Mapolda Kepri. AKP Renan sebelumnya pernah menjabat Kapolsek Bukit Bestari dan Kapolsek Gunung Kijang.
Dijajaran Kapolsek, Suhendri melantik Kompol Budi Rayadi menjadi Kapolsek Bukit Bestari, mengantikan Kompol Ary Baroto SIk dan melantik AKP Leksan Ariyanto mengantikan AKP Yuddy Sukmayadi sebagai kapolsek Tanjungpinang Barat. AKP Yuddy, saat ini mengikuti pendidikan Sekolah Lanjutan Perwira.
Dalam gerbong mutasi kali ini, Wakil Kepala Polres yang sebelumnya dijabat oleh Kompol Berliando SIk, diserahkan kepada Kompol Nur Santiko SIk. Nur Santiko ibarat pulang kampong, pasalnya Nur Santiko pernah menjabat Kasat Reskrim di Polres Tanjungpinang.
“ Pergantian ini merupakan hal biasa sebagai renegerasi dan penyegaran di tubuh Polri,” ujar Suhendri.
Dia mengharapkan para pejabat baru untuk segera menyesuaikan diri dan berterima kasih kepada para pejabat yang lama.
AKP Suhardi Heri Haryanto selanjutnya menjabat Kasat Polair Polres Tanjungpinang mengantikan AKP Rusdwiantoro yang selanjutnya bertugas di Mapolda Kepri.
Pejabat lain yang dilantik adalah AKP Renan menjadi Kasat Sabhara mengantikan AKP Edwar Palis yang selanjutnya bertugas di Mapolda Kepri. AKP Renan sebelumnya pernah menjabat Kapolsek Bukit Bestari dan Kapolsek Gunung Kijang.
Dijajaran Kapolsek, Suhendri melantik Kompol Budi Rayadi menjadi Kapolsek Bukit Bestari, mengantikan Kompol Ary Baroto SIk dan melantik AKP Leksan Ariyanto mengantikan AKP Yuddy Sukmayadi sebagai kapolsek Tanjungpinang Barat. AKP Yuddy, saat ini mengikuti pendidikan Sekolah Lanjutan Perwira.
Dalam gerbong mutasi kali ini, Wakil Kepala Polres yang sebelumnya dijabat oleh Kompol Berliando SIk, diserahkan kepada Kompol Nur Santiko SIk. Nur Santiko ibarat pulang kampong, pasalnya Nur Santiko pernah menjabat Kasat Reskrim di Polres Tanjungpinang.
“ Pergantian ini merupakan hal biasa sebagai renegerasi dan penyegaran di tubuh Polri,” ujar Suhendri.
Dia mengharapkan para pejabat baru untuk segera menyesuaikan diri dan berterima kasih kepada para pejabat yang lama.
Turun Pesawat Piala Adipura Tanjungpinang Langsung di Arak
TANJUNGPINANG - Piala ini menjadi piala kesembilan yang berhasil diraih masyarakat Tanjungpinang. Pertama kali pada 1990 saat masih berstatus Kota Administratif, yang dipimpin oleh HM Sani.
Selanjutnya delapan piala yang lain, diraih saat kepemimpinan Tatik. Berhasil diraihnya piala itu juga tak lepas dari kerja keras pada petugas kebersihan.
Selanjutnya delapan piala yang lain, diraih saat kepemimpinan Tatik. Berhasil diraihnya piala itu juga tak lepas dari kerja keras pada petugas kebersihan.
Seperti biasanya, tahun ini 295 petugas kebersihan juga akan menerima bonus yang besarnya Rp 850 ribu per orang. Beberapa petugas kebersihan sedikit kecewa, karena bonus baru akan diberikan Senin mendatang.
Seperti dua orang ibu-ibu yang sudah memiliki rencana tersendiri dengan bonus tersebut. Uang tersebut rencananya untuk biaya anak sekolah.
Pasukan kuning dengan konvoi keliling kota. Mereka juga mengabadikan kebahagiaan tersebut, dengan berfoto bersama piala Adipura. Yang lain juga berjoget bersama Sekda, Tengku Dahlan diiringi lagu yang dinyanyikan Tatik bersama Ketua DPRD Kota Tanjungpinang, Suparno.
Selasa, 05 Juni 2012
Masalah Penerimaan Pajak Kendaraan di Kepri Jadi Catatan BPK
TANJUNGPINANG,- Kantor Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Kepri, menyatakan opinis hasil pemeriksaan keuangan Kepri tahun 2011, adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini yang dibacakan Kepala BPK Kepri, Parna mendapat sambutan tepuk tangan seluruh anggota DPRD Kepri, pengunjung dan tentu Gubernur Kepri dan Wakilnya.
" Hasil pemeriksaan keuangan Kepri 2011 Wajar Tanpa Pengecualian,"ujar Parna di dalam acara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepri, Rabu (5/6) di Tanjungpinang.
Rapat peripurna di awal Juni 2012, ini dengan agenda penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kepri, Tahun 2011 dari Kepala BPK RI Perwakilan Kepri, kepada Pimpinan DPRD Kepri.
Kepala BPK Perwakilan Kepri menyatakan penyampaian ini terbuka untuk umum dan hasilnya Wajar Tanpa Pengecualian. Kendati demikian, masih ada hal yang menjadi catatan diantaranya, masalah Aplikasi pengaturan penerimaan pajak kendaraan masih belum optimal.
" Pajak kendaraan kurang diterapkan," ujar Parna lagi.
Hal lainya adalah penyelesaian keuangan dengan penerapan belanja yang lambat dilaporkan. Jadi untuk menyelesaikan 60 hari kedepan, pinta Kepala BPK Kepri Drs Parna.
" Hasil pemeriksaan keuangan Kepri 2011 Wajar Tanpa Pengecualian,"ujar Parna di dalam acara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepri, Rabu (5/6) di Tanjungpinang.
Rapat peripurna di awal Juni 2012, ini dengan agenda penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kepri, Tahun 2011 dari Kepala BPK RI Perwakilan Kepri, kepada Pimpinan DPRD Kepri.
Kepala BPK Perwakilan Kepri menyatakan penyampaian ini terbuka untuk umum dan hasilnya Wajar Tanpa Pengecualian. Kendati demikian, masih ada hal yang menjadi catatan diantaranya, masalah Aplikasi pengaturan penerimaan pajak kendaraan masih belum optimal.
" Pajak kendaraan kurang diterapkan," ujar Parna lagi.
Hal lainya adalah penyelesaian keuangan dengan penerapan belanja yang lambat dilaporkan. Jadi untuk menyelesaikan 60 hari kedepan, pinta Kepala BPK Kepri Drs Parna.
Mahasiswa : Saya Minta Interupsi Ketua!!
TANJUNGPINANG - Disela-sela rapat paripurna istimewa dengan agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri Tahun Ajaran 2011 Dari Kepala BPK RI Perwakilan Kepri Kepada Pimpinan DPRD Kepri di Aula DPRD Kepri, Selasa (5/6/2012) diwarnai aksi nekat mahasiswa.
Rio, perwakilan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tanjungpinang-Bintan berteriak sekeras-kerasnya guna mengajukan interupsi sekaligus mendapatkan perhatian dari pimpinan sidang yang saat itu Nur Syafriadi, ketua DPRD Kepri.
"Interupsi ketua!!! Saya minta interupsi ketua!!!," seru Rio berkali-kali dari atas balkon ruang rapat paripurna DPRD Kepri.
Walhasil hal tersebut mendapatkan perhatian dari anggota dewan dan tamu undangan yang menghadiri acara tersebut, antara lain Wakil Pimpinan DPRD Kepri, Edi Siswoyo, Lis Darmansyah, Iskandarsyah, Gubernur Kepri HM Sani, Wakil Gubernur Kepri HM Soerya Respationo dan editor utama keuangan negara wilayah V BPK RI, Bambang Pemungkas.
Menanggapi hal tersebut, Nur menyarankannya untuk bertemu secara langsung di ruang kerja dewan setelah rapat paripurna selesai.
Namun, karena anjuran itu tidak ditanggapi, Nur kemudian meminta anggota Satpol PP untuk 'mengamankan' Rio dengan menggiringnya keluar dari ruang rapat paripurna.
"Ini sidang istimewa. Kalau mau interupsi, datang saja ke ruang kerja saya saja," jawab Nur.
Ketika ditemui di ruang lobi kantor DPRD Kepri, Rio mengungkapkan bahwa hal tersebut sengaja dilakukan guna meminta jawaban atas permintaannya beberapa waktu lalu, yang berisikan sumpah pocong terkait permasalahan proyek multy years di Dompak.
Rio, perwakilan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tanjungpinang-Bintan berteriak sekeras-kerasnya guna mengajukan interupsi sekaligus mendapatkan perhatian dari pimpinan sidang yang saat itu Nur Syafriadi, ketua DPRD Kepri.
"Interupsi ketua!!! Saya minta interupsi ketua!!!," seru Rio berkali-kali dari atas balkon ruang rapat paripurna DPRD Kepri.
Walhasil hal tersebut mendapatkan perhatian dari anggota dewan dan tamu undangan yang menghadiri acara tersebut, antara lain Wakil Pimpinan DPRD Kepri, Edi Siswoyo, Lis Darmansyah, Iskandarsyah, Gubernur Kepri HM Sani, Wakil Gubernur Kepri HM Soerya Respationo dan editor utama keuangan negara wilayah V BPK RI, Bambang Pemungkas.
Menanggapi hal tersebut, Nur menyarankannya untuk bertemu secara langsung di ruang kerja dewan setelah rapat paripurna selesai.
Namun, karena anjuran itu tidak ditanggapi, Nur kemudian meminta anggota Satpol PP untuk 'mengamankan' Rio dengan menggiringnya keluar dari ruang rapat paripurna.
"Ini sidang istimewa. Kalau mau interupsi, datang saja ke ruang kerja saya saja," jawab Nur.
Ketika ditemui di ruang lobi kantor DPRD Kepri, Rio mengungkapkan bahwa hal tersebut sengaja dilakukan guna meminta jawaban atas permintaannya beberapa waktu lalu, yang berisikan sumpah pocong terkait permasalahan proyek multy years di Dompak.
Senin, 04 Juni 2012
Ansar Beri Apresiasi ke Dewan dan BPK
BINTAN - Pemerintah Kabupaten Bintan boleh berbangga, karena opini hasil pemeriksaan laporan keuangan tahun 2011, yang diaudit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI, menyatakan wajar tanpa pengecualian (WTP).
Keberhasilan ini merupakan peningkatan dari tahun sebelumnya yang menyatakan wajar dengan pengecualian (WDP).
"Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, hasil laporan keuangan pemerintahan kabupaten Bintan untuk Tahun 2011 adalah wajar tanpa pengecualian. Artinya, laporan telah disajikan secara wajar untuk semua hal yang materialnya sesuai dengan standar akutansi pemerintahan,"ujar Drs Suparna, Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan RI Perwakilan Kepri, dalam acara serah laporan hasil pemeriksaan (LHP) di Auditorium Kantor BPK RI, Perwakilan Kepri di Batam.
Ditambahkan Suparna, laporan ini membawa makna mendorong terwujudnya peningkatan mutu pengelolaan keuangan negara yang taat pada peraturan Perundang-undangan dan terciptanya pengelolaan keuangan negara yang akuntabel, transparan dan bertangungjawab.
"Sekali lagi, laporannya tepat waktu dan disusun dengan standar akutansi pemerintahan. Kami nilai juga akutanbel dan transparan,"ungkap Suparna.
Pemeriksaan oleh pihak BPK diperlukan sebelum disampaikan ke DPRD Bintan. Banyak pihak menantikan dan memperhatikan hasil laporan keuangan pemerintah.
"Laporan keuangan pemerintah ini banyak ditunggu masyarakat, terutama menunggu pernyataan dan opini dari BPK di daerah,"tambah Suparna.
Kendati memuaskan, pihak BPK juga mengungkapkan kalau ada permasalahan terkait pengendalian intern dan temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan Perundang-undangan, maka diselesaikan paling lambat 60 hari setelah laporan diterima.
"Kalau ada masalah intern dan berkaitan dengan pelanggaran, maka diselesaikan paling lambat 60 hari setelah laporan diterima,"ujar Suparna.
Sementara itu, Bupati Bintan Ansar Ahmad memberikan apresiasi kepada tim BPK RI perwakilan Kepri serta kepada Ketua DPRD Bintan dan jajaran pemerintahan Kabupaten Bintan.
"Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada pihak BPK RI perwakilan Kepri dan Ketua DPRD Bintan, Lamin Sarihi, menyatakan kalau laporan keuangan pemerintah Bintan dengan opini wajar tanpa pengecualian,"papar Ansar.
Ditambahkan Ansar, meski hasil pemeriksaan mendapat penilaian WTP, namun kelemahan dan kekurangan yang masih ditemukan akan tetap menjadi perhatian untuk diperbaiki.
Sehingga penilaian ini akan menjadi alat pemicu atau pendorong peningkatan dan memperbaiki kualitas kinerja keuangan pemerintah Bintan dimasa mendatang.
Keberhasilan ini merupakan peningkatan dari tahun sebelumnya yang menyatakan wajar dengan pengecualian (WDP).
"Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, hasil laporan keuangan pemerintahan kabupaten Bintan untuk Tahun 2011 adalah wajar tanpa pengecualian. Artinya, laporan telah disajikan secara wajar untuk semua hal yang materialnya sesuai dengan standar akutansi pemerintahan,"ujar Drs Suparna, Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan RI Perwakilan Kepri, dalam acara serah laporan hasil pemeriksaan (LHP) di Auditorium Kantor BPK RI, Perwakilan Kepri di Batam.
Ditambahkan Suparna, laporan ini membawa makna mendorong terwujudnya peningkatan mutu pengelolaan keuangan negara yang taat pada peraturan Perundang-undangan dan terciptanya pengelolaan keuangan negara yang akuntabel, transparan dan bertangungjawab.
"Sekali lagi, laporannya tepat waktu dan disusun dengan standar akutansi pemerintahan. Kami nilai juga akutanbel dan transparan,"ungkap Suparna.
Pemeriksaan oleh pihak BPK diperlukan sebelum disampaikan ke DPRD Bintan. Banyak pihak menantikan dan memperhatikan hasil laporan keuangan pemerintah.
"Laporan keuangan pemerintah ini banyak ditunggu masyarakat, terutama menunggu pernyataan dan opini dari BPK di daerah,"tambah Suparna.
Kendati memuaskan, pihak BPK juga mengungkapkan kalau ada permasalahan terkait pengendalian intern dan temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan Perundang-undangan, maka diselesaikan paling lambat 60 hari setelah laporan diterima.
"Kalau ada masalah intern dan berkaitan dengan pelanggaran, maka diselesaikan paling lambat 60 hari setelah laporan diterima,"ujar Suparna.
Sementara itu, Bupati Bintan Ansar Ahmad memberikan apresiasi kepada tim BPK RI perwakilan Kepri serta kepada Ketua DPRD Bintan dan jajaran pemerintahan Kabupaten Bintan.
"Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada pihak BPK RI perwakilan Kepri dan Ketua DPRD Bintan, Lamin Sarihi, menyatakan kalau laporan keuangan pemerintah Bintan dengan opini wajar tanpa pengecualian,"papar Ansar.
Ditambahkan Ansar, meski hasil pemeriksaan mendapat penilaian WTP, namun kelemahan dan kekurangan yang masih ditemukan akan tetap menjadi perhatian untuk diperbaiki.
Sehingga penilaian ini akan menjadi alat pemicu atau pendorong peningkatan dan memperbaiki kualitas kinerja keuangan pemerintah Bintan dimasa mendatang.
Penyelundup Heroin dari Malaysia Dituntut 14 Tahun
TANJUNGPINANG- Asharianto alias Ashari, penyelundup 750 gram heroin dari Malaysia dituntut 14 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Senin (4/6/2012).
Dalam persidangan Asharianto yang juga menyampaikan pledoinya meminta agar uang sebesar 900 ribu Ringgit Malaysia yang disita agar dikembalikan kepada istrinya, karena uang tersebut miliknya pribadi.
"Saya tidak merasa mengetahui apa yang dituduhkan kepada saya dan saya juga belum menerima uang yang dijanjikan," ujarnya pada Ketua Majelis Hakim yang diketuai T. Marbun SH, dengan anggota Sarudin SH dan Edi Junaidi SH.
Dalam persidangan Asharianto yang juga menyampaikan pledoinya meminta agar uang sebesar 900 ribu Ringgit Malaysia yang disita agar dikembalikan kepada istrinya, karena uang tersebut miliknya pribadi.
"Saya tidak merasa mengetahui apa yang dituduhkan kepada saya dan saya juga belum menerima uang yang dijanjikan," ujarnya pada Ketua Majelis Hakim yang diketuai T. Marbun SH, dengan anggota Sarudin SH dan Edi Junaidi SH.
Langganan:
Postingan (Atom)