BINTAN - Pemerintah Kabupaten Bintan boleh berbangga, karena opini hasil pemeriksaan laporan keuangan tahun 2011, yang diaudit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI, menyatakan wajar tanpa pengecualian (WTP).
Keberhasilan ini merupakan peningkatan dari tahun sebelumnya yang menyatakan wajar dengan pengecualian (WDP).
"Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, hasil laporan keuangan pemerintahan kabupaten Bintan untuk Tahun 2011 adalah wajar tanpa pengecualian. Artinya, laporan telah disajikan secara wajar untuk semua hal yang materialnya sesuai dengan standar akutansi pemerintahan,"ujar Drs Suparna, Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan RI Perwakilan Kepri, dalam acara serah laporan hasil pemeriksaan (LHP) di Auditorium Kantor BPK RI, Perwakilan Kepri di Batam.
Ditambahkan Suparna, laporan ini membawa makna mendorong terwujudnya peningkatan mutu pengelolaan keuangan negara yang taat pada peraturan Perundang-undangan dan terciptanya pengelolaan keuangan negara yang akuntabel, transparan dan bertangungjawab.
"Sekali lagi, laporannya tepat waktu dan disusun dengan standar akutansi pemerintahan. Kami nilai juga akutanbel dan transparan,"ungkap Suparna.
Pemeriksaan oleh pihak BPK diperlukan sebelum disampaikan ke DPRD Bintan. Banyak pihak menantikan dan memperhatikan hasil laporan keuangan pemerintah.
"Laporan keuangan pemerintah ini banyak ditunggu masyarakat, terutama menunggu pernyataan dan opini dari BPK di daerah,"tambah Suparna.
Kendati memuaskan, pihak BPK juga mengungkapkan kalau ada permasalahan terkait pengendalian intern dan temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan Perundang-undangan, maka diselesaikan paling lambat 60 hari setelah laporan diterima.
"Kalau ada masalah intern dan berkaitan dengan pelanggaran, maka diselesaikan paling lambat 60 hari setelah laporan diterima,"ujar Suparna.
Sementara itu, Bupati Bintan Ansar Ahmad memberikan apresiasi kepada tim BPK RI perwakilan Kepri serta kepada Ketua DPRD Bintan dan jajaran pemerintahan Kabupaten Bintan.
"Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada pihak BPK RI perwakilan Kepri dan Ketua DPRD Bintan, Lamin Sarihi, menyatakan kalau laporan keuangan pemerintah Bintan dengan opini wajar tanpa pengecualian,"papar Ansar.
Ditambahkan Ansar, meski hasil pemeriksaan mendapat penilaian WTP, namun kelemahan dan kekurangan yang masih ditemukan akan tetap menjadi perhatian untuk diperbaiki.
Sehingga penilaian ini akan menjadi alat pemicu atau pendorong peningkatan dan memperbaiki kualitas kinerja keuangan pemerintah Bintan dimasa mendatang.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar